Airlangga Hartarto/Net

Program kartu prakerja semula dirancang pemerintah untuk tujuan pendidikan reskilling dan retraining agar angkatan kerja dapat bersaing di era digital. Rencana itu berubah karena bencana wabah Covid-19 yang melanda Indonesia di awal Maret silam.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara TVRI Nasional bertemakan Stimulus Pemulihan Paska Covid-19, pada Rabu (13/5).

“Karena adanya pandemi Covid-19, programnya diubah sehingga ini firstline of defense PHK,” terang Airlangga.

Dengan perubahan target,  jenis pelatihan Kartu Prakerja pun disesuaikan. Dari yang semula bercirikan digitalisasi, menjadi lebih sederhana.

“Diturunkan menjadi bisa sesuai dengan mereka yang pekerja harian lepas, pengemudi ojol, sehingga dilakukan pelatihan yang sederhana,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, dalam prosesnya Kartu Prakerja bisa dijadikan jaring pengaman ekonomi untuk mereka yang terkena dampak Covid-19 dengan cara mandiri.

“Mandiri itu masing-masing mengisi sendiri, di situ kita punya waiting list data berdasarkan persyaratannya. Yakni dia tidak sedang berekolah, dites dengan data dakodik di Diknas,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah juga tidak bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Mereka akan dicek oleh pemerintah melalui kode NIK dan juga DTKS.

“Dan juga di dalam proses itu ada face recognition, jadi ada selfie sehingga ada beberapa layer, yang membuat dia qualified mendapatkan Kartu Prakerja,” terangnya.

Mereka yang telah terdaftar sebagai peserta dapat  memilih jenis pelatihan yang diinginkan.

“Ada gratis ada yang berbayar. Yang gratis ada di sisnaker ada pelatihan kelautan perhubungan dan sebagainya. Sedangkan yang berbayar Rp 100 ribu, Rp 75 ribu sampai Rp 300-400 ribu,” tandas Airlangga Hartarto.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here