Pemerintah telah menyiapkan lahan 30.000 hektare untuk pembangunan pusat pangan terintegrasi (food estate) tahap pertama. Lahan tersebut berada di dua kecamatan di di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
- Hari Kartini, Emak-emak Geruduk DPR Minta Harga Migor Turun
- Menkominfo Bentuk Pansel Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Ketuanya Usman Kansong
- Persoalan Transisi Energi Dan Dampak Geopolitik Adalah Topik Utama Pelaksanaan HUT Ke-2 JMSI
Baca Juga
Demikian disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan peninjauan ke Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Turut dalam rombongan, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil serta Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Dikatakan Airlangga, Presiden Joko Widodo pun sudah sering melihat peta konsep food estate yang direncanakan menjadi pusat pangan terintegrasi.
“Pemerintah sudah menganggarkan tahap awal sebesar 30.000 hektar di dua kecamatan dengan lokasi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Serta hal ini diharapkan target pemerintah bisa meningkatkan produktivitas,” ujar Airlangga, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/6).
Setelah tahap satu dibangun, kata dia, pemerintah akan mendorong sekitar 110.000 hektar untuk tahap kedua pada tahun 2022 dan 2023.
"Pemerintah akan terus melakukan rehabilitasi di lokasi lebih dari 600.000 hektare, yang akan menjadi kawasan food estate dan pertanian modern," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui, akan mengajak sejumlah investor dan pemerintah akan mempersiapakan wilayah tersebut menjadi kawasan ekonomi khusus.
Sehingga nantinya, di kawasan khusus itu dengan dukungan kuat masyarakat maka program food estate tersebut akan berhasil dijalankan. Sementara, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran yang hadir dalam kunjungan itu, meminta masyarakat lokal Kalteng dapat berperan aktif dalam program tersebut.
- Sejumlah Kader Terbaik Demokrat Papua, Pindah Haluan Ke Hanura
- RAKERWIL Partai Nasdem Papua Resmi di Buka Oleh DPP
- Kader Militan Demokrat, RHP Optimis DPP Akan Memilihnya Untuk Pimpin Papua