Ketua HMI Merauke Menilai, Tidak Ada Yang Salah Dari Akademisi Unmus

Ketua umum HMI Merauke, Hidayat Baadilla/Istimewa

Tahun 2020 merupakan tahun politik untuk kabupaten Merauke yakni akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan wakil bupati pada bulan Desember mendatang.

Meskipun belum ada penetapan calon kandidat Bupati dan wakil bupati dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, namun di Media sosial terjadi sosialisasi dari masing-masing bakal calon kandidat.

Terkait persoalan di atas, Ketua umum HMI Cabang Merauke, Hidayat Baadilla angkat bicara.

Kata Hidayat, tahun politik ini dimaknai sebagai sebuah momen demokrasi yang mempersatukan dan lebih kepada menampilkan visi misi dan program kerja para calon kandidat.

“Saya pikir sah-sah saja para tim dari calon kandidat ini mensosialisasikan jagoannya, hanya saja itu dilakukan dengan elegan. Jangan sampai momen politik ini menjadi ajang memecah belah kebersamaan dengan mendikotomi antar suku, agama, ras dan golongan tertentu.

“Mari berikan pendidikan politik yang sehat. Adu gagasan, visi misi dan program kerja supaya publik ini disajikan politik yang berbobot bukan hanya sentimen-sentimen,” tuturnya, Jumat (7/8).

Terkait persoalan pendapat dari Akademisi Unmus terkait pemberitaan di salah satu media yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat, Hidayat mengatakan itu hak siapa saja untuk menyampaikan.

Namun kata dia, sisi lain media juga harus menyaring berita dan sebaiknya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber.

Karena kata dia, judul pemberitaan tersebut terkesan mencatut nama sebuah Universitas terbesar di Selatan Papua yang menjadi embrio lahirnya cendekiawan.

“Saya kira boleh saja orang berpendapat termasuk memprediksi terkait politik. Apalagi berdasarkan media sosial. Menurut saya itu juga bagian dari data yang dikonsumsi oleh masyarakat bawah maupun elit.

“Ini saatnya yg tepat dilakukan kalkulasi politik, terutama peluang kandidat yang akan landing di tanggal 4 September nanti.

“Karena waktu tinggal 1 bulan lagi, saya yakin sesungguhnya Akademisi Unmus punya barometer untuk mengucapkan itu ke publik.

“Jadi wajar-wajar sajalah, yang jadi soal adalah respon kita yang berlebihan terhadap pendapat tersebut. Sisi lain juga menurut saya, mestinya wartawan yang mewancarai narasumber ada saling konfirmasi.

“Karena dalam video klarifikasi dari sejumlah akademisi tersebut menyatakan bahwa wawancara dilakukan tanggal 21 Juli 2020. Tetapi, baru diterbitkan tanggal 5 Agustus.

“Hampir 2 minggu baru berita dinaikan, menurut saya dari segi kecepatan informasi apalagi era post modernisme atau era post truth ini sudah jauh ketinggalan karena dibutuhkan kecepatan informasi dan tentunya sesuai fakta.

“Selain itu bicara politik kita tahu bersama dalam hitungan detik mengalami perubahan,” terangnya.

“Nah dalam pemberitaan itu, narasumber dari dosen tersebut menyebutkan hanya ada 3 kandidat dan tidak menyebutkan salah satu calon kandidat yang kita ketahui bersama adalah Incumbent.

“Sebab, baru ada pemberitaan dari media yang sama kandidat tersebut baru mendapatkan rekomendasi partai tanggal 23 Juli. Artinya kan sudah berubah. Mestinya ketika berita itu diterbitkan langsung dikonfirmasi ke narasumber dari Akademisi Unmus tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Selain itu yang menjadi pertanyaan saya dan juga yang lain, kenapa kurang lebih 2 minggu lamanya berita baru dinaikan tiba-tiba tanggal 5 Agustus diterbitkan ada tanggapan langsung dinaikan. Inikan menjadi pertanyaan.

“Asumsi saya, ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari nama besar Unmus dengan memanfatkan persoalan ini. Langkah yang diambil oleh Akademisi Unmus sudah tepat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ketua HMI Merauke ini.

Ketua HMI Merauke ini berharap, setiap tim, relawan maupun simpatisan dari calon kandidat yang ingin maju dalam Pilkada nantinya, harus memahami betul aturan yang berlaku dari KPU.

Karena menurutnya, terutama di media sosial gencar diakukan sosialiasi para calon kandidat yang mestinya belum bisa dilakukan.

Lebih mirisnya lagi kata dia, ada yang sampai berlebihan dalam sosialisasinya dan cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan serta kebersamaan masyarakat Merauke.

“Kita semua mesti paham aturan dari KPU. Jangan sampai curi start untuk kampanye duluan. Lebih mirisnya ini dilakukan oleh oknum tertentu untuk memecah belah kebersamaan kita. Mungkin saja, calon kandidat tersebut tidak tahu menahu, tapi secara tidak langsung figur dari calon kandidat ini terbawa dan lama-lama masyarakat jadi antipati,” demikian Hidayat Baadilla.

Dia juga berharap kepada KPU dan Bawaslu agar terus gencar melakukan sosialisasi bukan hanya terkait aturan-aturan tapi juga pesan moral yang disampaikan agar tercipta iklim politik yang bermartabat.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here