Sekelompok masa yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa selama empat hari di Kabupaten Merauke.
- Rapat Pleno Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode September 2020 Tahap Ke-III KPU Mappi
- Putin Akan Datangi KTT G20, Komisi I DPR: Jangan Takut
- Optimalisasi Penguatan Ekonomi Syariah, JMSI Teken MoU dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Baca Juga
Aksi ini dilakukan pada tanggal 18 hingga 21 Agustus ini adalah dalam rangka menolak Calon Bupati Non Orang Asli Papua yang ingin maju dalam konstelasi pilkada di Kabupaten Merauke pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
Saat diwawancari oleh Reporter Rmol Papua Kordinator Lapangan Solidaritas Masyarakat Papua, Merauke, Dinosius Yebi mengatakan bahwa sebelum aksi unjuk rasa tersebut dilakukan pihaknya terlebih dahulu telah meminta izin kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Merauke.
Menurutnya aksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemuda yang berasal dari Suku Marind yang merupakan suku asli Kabupaten Merauke, namun dalam aksi ini juga turut serta terlibat para pemuda dari beberapa Kabupaten lain di wilayah Selatan Papua, antara lain Pemuda dari Kabupaten Asmat, Pemuda dari Kabupaten Mappi, dan Pemuda dari Kabupaten Boven Digoel.
Sebelumnya pada tanggal 03 Maret 2020 juga pernah dilakukan aksi serupa guna meminta kepada pimpinan-pimpinan Partai Politik dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat untuk memberikan Surat Keputusan (SK) atau Rekomendasi kepada putra-putri Asli Papua atau Asli Marind sehingga dirinya mengatakan bahwa bercermin dari tuntutan pada tanggal 3 Maret inilah maka massa meminta agar para partai politik untuk menarik kembali Surat Keputusan (SK) yang sudah diberikan kepada orang bukan Asli Papua (Non OAP).
Selaku koordinator lapangan dirinya pun menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, agar jangan melihat Merauke dengan sebelah mata karena Papua bergabung dengan NKRI itu mulainya dari Merauke. “Pandanglah Merauke dengan kedua mata.” Ucapnya
Dirinya pun meminta kepada Presiden untuk meninjau kembali SK yang telah diberikan partai Politik Kepada Bakal Calon Bupati Non OAP di Selatan Papua, mengingat Partai PDIP yang merupakan partai dari penguasa 01 RI tersebut menurtnya tidak memberikan SK kepada Bakal Calon Bupati Non Orang Asli Papua.
Selain itu dirinya meminta kepada para pimpinan-pimpinan partai politik agar kiranya dalam kurun waktu 2 minggu ini bisa melihat tuntutan yang mereka minta.
"Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri tolong melihat kami di Selatan Papua, sebab Ir. Soekarno yang merupakan Ayah anda dan juga sebagai Presiden pertama Indonesia lah yang telah memperjuangkan kami untuk masuk kedalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai situasi ini membuat kami memutuskan untuk keluar". Tegasnya. 
- Ini Lima Nama Anggota Bawaslu Periode 2022-2027 yang Ditetapkan Komisi II DPR
- Gas Rumah Tangga Naik di Awal Tahun, Aktivis ke Menkeu: Oligarki Tambah Kaya, APBN Jadi Beban Rakyat
- Simbol Dari 29 Kabupaten/kota Provinsi Papua, Gubernur Serahkan Tanah Dan Air Untuk IKN Nusantara
