Aksi Penolakan Balon Bupati Merauke Non Marind Terus Digaungkan, Partai Diminta Menarik Dukungan

Sejumlah massa aksi dari Solidaritas Masyarakat Marind menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (26/8).


Menurut penasehat sekaligus pembina Solidaritas Masyarakat Marind, Kasimirus Were saat diwawancarai wartawan menegaskan bahwa kedatangannya di Kantor DPRD Kabupaten Merauke ini membawa tuntunan yang jelas.

Kasimirus Were saat diwawancarai awak media. Rabu (26/8)

Tuntutan tersebut berupa penolakan terhadap Bakal Calon (Balon) Bupati yang bukan berasal dari orang asli Papua khususnya Marind yang merupakan suku asli di Merauke.

Kasimirus juga meminta kepada pimpinan partai baik tingkat daerah, provinsi sampai pusat dan terkhusus Presiden Jokowi agar melihat persoalan ini.

Sebab pihaknya di Merauke dengan tegas menolak Balon Bupati yang bukan asli Papua.

"Kami datang dengan tuntunan jelas yaitu menolak bakal calon Bupati yang bukan orang asli diatas tanah Marind ini. Jadi kami minta kepada semua ketua partai di Tanah ini, tolong kami untuk menarik semua SK maupun rekomendasi dan berikan kepada orang asli yang keturunan lurus Marind," tegasnya.

Lanjut Kasimirus, pada prinsipnya, pihaknya tidak membenci masyarakat diluar orang asli Marind, namun pihaknya hanya ingin meminta hak politiknya yang dinilai telah dicederai.

Ketika ditanya terkait informasi yang beredar bahwa akan ada pemboikotan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang, ia membenarkan hal tersebut.

Katanya, jika aspirasi yang disampaikan tersebut dipandang sebelah mata, maka hal itu bisa saja akan terjadi.

"Ya, itu bukan hanya wacana saja. Kami sudah konsolidasi dengan masyarakat, ini bukan kami saja jadi kalau aspirasi kami tidak ditindak lanjuti, jangan sampai hal ini terjadi dan merugikan kita semua," tandas Kasimirus Were.

Sementara itu, tuntutan lain dari massa aksi dari Solidaritas Masyarakat Marind ini adalah, meminta KPU RI segera mengeluarkan PKPU yang mengatur pencalonan Balon Bupati dari orang asli Marind.

Dengan begitu dianggap berpihak pada kepentingan dan bentuk penghormatan kepada orang asli Marind.

Massa aksi juga mendesak pimpinan dan anggota DPRD Merauke agar menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan.

Karena, pimpinan dan anggota DPRD Merauke dinilai lambat dalam menanggapi dan menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan.

Sehingga, massa berharap bisa langsung melakukan audiens dengan pimpinan dan anggota DPRD Merauke agar aspirasi yang disampaikan lebih diseriusi untuk ditindak lanjuti.

Berselang beberapa waktu, massa pun diarahkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan DPRD Merauke dengan tertib, meskipun sempat menunggu akibat pihak DPRD melaksanakan pertemuan dengan PT Pelindo.

Nampak dalam ruang pertemuan tersebut hadir tokoh Papua Selatan yang juga selaku mantan Bupati Merauke 2 periode, Johanes Gluba Gebze.