Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mendukung program pendidikan gratis yang di gagagas oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong.
- Boven Digoel Keluar Sebagai Juara Pada Pesparawi XIV Provinsi Papua Selatan
- Banyak Warga Belum Miliki E-KTP, KPUD Boven Digoel Khawatir
- Pemerintah Daerah Boven Digoel Diminta Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Baca Juga
Selain Senator muda itu, dukungan juga diberikan oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakta dari Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Forum Perempuan Asli Papua (FOR Papua) dan Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA).
“ Kita mendukung program Bapak Gubernur dan Bapak Walikota Sorong untuk pendidikan gratis dan makan siang gratis,” ujar Paul Mayor dalam konferensi persnya, Jumat, 8 Maret 2025.
Selama dua bulan ini, Kata Paul Mayor, dirinya sebagai anggota DPD RI menilai hal yang terpenting adalah program pendidikan gratis.
Menurutnya, karena pendidikan gratislah yang membuat masyarakat bisa menambah ilmu di bangku sekolah. Dia juga apresiapa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di programkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
" Jadi saya apresiasi dan mendukung penuh Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Bapak Walikota Sorong untuk pendidikan gratis dan makan bergizi gratis karena makan bergizi gratis itu adalah program Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Pak Gibran,” ujarnya.
Anggota Komite 1 itu beserta pimpinan lembaga, baik Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, FOR Papua dan GEMPHA akan mensuport kedua program tersebut.
“ Itu yang kami mereka dukungan penuh untuk dua program itu dan kami pasti support kami pasti dorong. Kita pasti kampanyekan untuk pendidikan gratis dan makan bergizi gratis,” kata dia.
Senator Muda itu mengakui menerima beberapa aduan terkait penolakan program makan gizi gratis di sejumlah daerah.
Dari aduan tersebut, Kata Paul Mayor, sejumlah masyarakat lebih memilik pendidikan gratis ketimbang makan bergizi gratis.
Mereka keberatan karena program makan gizi gratis itu di kelola pihak keamanan, ia sampai saat ini masih mencari dasar hukumnya hingga program itu di kelola TNI maupun Polri.
Ia menambahkan seharusnya yang mengelola program pemerintah itu seharunya dari pihak eksekutif, Badan Gizi maupun pihak ketiga yang di tunjuk kelola program andalan pemerintah tersebut.
“ Sampai hari ini pun saya masih mau cari itu dasar hukumnya apa? Karena sebenarnya kan harus dikelola oleh eksekutif langsung oleh pemda atau pihak 3 yang ditunjuk oleh pemda atau langsung dari badan gizi tapi non militer. Itu pengaduan yang kami terima,” kata dia.
Ia kembali menekankan yang terpenting adalah pendidikan gratis karena selain bisa menuntut ilmu tentunya mereka juga mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah.
“ Tapi sebenarnya yang penting itu pendidikan gratis. Kalau pendidikan gratis secara otomatis orang bisa datang anak anak kita bisa jadi murid dan murid ini bisa makan bergisi gratis di siang hari nya,” kata Paul Mayor. 
- Evaluasi Daerah Otonomi Baru: Tantangan dan Harapan Kabupaten Mappi di Tengah Pemekaran
- Menyambut Hari Bhayangkara Ke-76, Polresta Jayapura Kota Gelar Bhakti Kesehatan Donor Darah
- Sosialisai Empat Pilar, Sanusi Tegaskan Pentingnya Makna Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara
