Matahari pagi menerangi Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi pada tanggal 30 Januari 2024. Di luar aula, beberapa pejabat daerah terlihat sedang berbincang sambil menunggu acara dimulai. Mereka adalah pimpinan, sekretaris, dan kepala bidang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mappi. Hari itu, mereka berkumpul untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua.
- Petromas Menjadi Pendaftar Pertama di KPUD Boven Digoel
- Babinsa Berikan Materi Wawasan Kebangsaan kepad Murid SMP Negeri 1 Mindiptana
- Kanwil Keuangan Papua Barat Terima Anugerah Reksa Bandha
Baca Juga
Di dalam aula, kursi-kursi telah ditata rapi menghadap panggung utama. Sebuah spanduk besar tergantung di belakang panggung dengan tulisan tegas, "Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)". Di sudut ruangan, beberapa peserta terlihat berbincang santai, sementara yang lain sibuk dengan ponsel mereka, menunggu acara dimulai.
Pukul 09.00 WIT, acara dibuka dengan lantang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu. Mengenakan seragam dinas berwarna coklat, ia berdiri tegap di depan mikrofon, menyambut seluruh peserta dengan senyum hangat. “Selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih kepada BPKP Provinsi Papua yang telah menyelenggarakan bimbingan teknis ini. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kita semua bisa mengendalikan korupsi, bahkan dalam skala kecil,” ujarnya.
Suasana dalam aula berubah lebih serius ketika Ferdinandus mulai berbicara tentang pentingnya pengendalian korupsi di Kabupaten Mappi. Ia menekankan bahwa korupsi, sekecil apapun bentuknya, dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat. “Hal-hal kecil yang sering kita abaikan bisa menjadi awal dari masalah besar, terutama dalam hal korupsi,” katanya dengan nada tegas.
Setelah sambutan dari Sekda, Koordinator Pengawas Investigasi dari BPKP Provinsi Papua, Mujiyanto, mengambil alih panggung. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menyampaikan bahwa BPKP siap memberikan pelatihan yang mendalam terkait dengan pengendalian korupsi. “Kami di sini untuk membantu Anda semua memahami pentingnya mengendalikan korupsi di setiap lini pemerintahan,” katanya dengan suara lantang.
Selama dua hari penuh, para peserta bimbingan teknis ini akan mendapatkan materi tentang berbagai aspek pengendalian korupsi. Pada hari pertama, fokus utama adalah pemahaman tentang Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan bagaimana cara mengidentifikasi potensi korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Setiap peserta diberikan panduan yang menjelaskan langkah-langkah preventif yang bisa diambil untuk menghindari praktik korupsi.
Suasana semakin serius ketika sesi diskusi kelompok dimulai. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diminta untuk mendiskusikan studi kasus yang telah disiapkan oleh tim BPKP. Di salah satu sudut ruangan, sebuah kelompok terlihat berdiskusi dengan serius tentang bagaimana cara mencegah penyalahgunaan anggaran desa. “Kami harus memastikan bahwa setiap sen anggaran digunakan dengan tepat,” kata salah satu peserta dengan nada yakin.
Hari kedua bimbingan teknis diisi dengan sesi simulasi. Dalam simulasi ini, para peserta diminta untuk menghadapi situasi di mana ada potensi korupsi terjadi di lapangan. Suasana dalam aula berubah menjadi lebih interaktif ketika para peserta harus membuat keputusan cepat tentang bagaimana cara menangani kasus korupsi fiktif yang terjadi di OPD mereka.
Simulasi ini mendapatkan respon positif dari para peserta. “Simulasi ini benar-benar membantu kami memahami tantangan yang mungkin kami hadapi di lapangan. Kami belajar bagaimana cara merespon situasi krisis tanpa melanggar aturan,” ujar salah satu peserta dengan penuh semangat.
Menjelang akhir acara, suasana di aula menjadi lebih santai. Para peserta yang awalnya terlihat tegang, kini tersenyum puas. Mereka merasa telah mendapatkan pemahaman baru tentang pentingnya pengendalian korupsi. “Ini adalah pengalaman yang sangat bermanfaat. Kami belajar banyak tentang bagaimana cara mencegah korupsi di setiap level pemerintahan,” ujar seorang peserta.
BPKP Provinsi Papua menutup acara dengan memberikan sertifikat kepada setiap peserta sebagai tanda partisipasi mereka dalam bimbingan teknis ini. Dengan semangat baru, para pejabat daerah Mappi pulang dengan harapan besar bahwa mereka dapat menerapkan apa yang telah dipelajari demi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
- Petromas Menjadi Pendaftar Pertama di KPUD Boven Digoel
- Babinsa Berikan Materi Wawasan Kebangsaan kepad Murid SMP Negeri 1 Mindiptana
- Kanwil Keuangan Papua Barat Terima Anugerah Reksa Bandha
