KPKNL Sorong Gelar Anugerah Reksa Bandha Papua Barat dan Papua Barat Daya 2024

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong memberikan Anugerah Reksa Bandha Papua Barat dan Papua Barat Daya 2024.

Baca Juga

• Lagi Bulog, Impor 500 Ribu Ton Beras Masuk ke Indonesia
• Transformasi Hijau di Kampung Seed Agung: PT ACP Gerakkan Pertanian Kopi Berkelanjutan
• Kabar Baik, Bulog Kembali Beli Beras Dari Para Petani Merauke

Anugerah Reksa Bandha dengan mengusung tema  “Tingkatkan Sinergi Untuk Mencapai Visi Bersama Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang” ini dihadiri  472 mitra strategis di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, yang berasal dari
Kementerian atau Lembaga, Pemprov, Pemkab, Pemkot, serta Lembaga Keuangan (baik Perbankan maupun Non perbankan).

Menurut Kepala KPKNL Sorong, Evan Widyatama mengatajan anugerah Reksa Bandha diselenggarakan untuk memberikan apresiasi atas upaya, dukungan, dan komitmen mitra KPKNL Sorong dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dan Lelang yang akuntabel, transparan dan optimal.

Adapun jenis penghargaan pada Anugerah Reksa Bandha diberikan sebanyak 24 ini ada tiga kategori, Pertama, Penghargaan di bidang pengelolaan BMN, Kedua, Penghargaan di bidang lelang dan Penghargaan kolaborasi.

Indikator penghargaan di bidang pengelolaan BMN mencakup, Tingkat utilisasi BMN terbaik, Optimalisasi BMN terbaik, Pengelolaan barang rampasan terbaik, Pengamanan BMN terbaik, Pensertipikatan BMN terbaik dan Mitra pemanfaatan BMN terbaik.

Sedangkan indikator penghargaan di bidang lelang mencakup, Produktivitas lelang tertinggi, PNBP lelang tertinggi, Administrasi lelang terbaik yang diberikan kepada Mitra Perbankan, Non Perbankan, dan Pegadaian.

“ Indikator penghargaan kolaborasi diberikan kepada mitra atau satuan atas kerja sama terbaik yang diberikan guna optimalnya pengelolaan BMN atau BMD dan Lelang yang dilaksanakan KPKNL Sorong,” ujar Evan Widyatama, Rabu, 12 Maret 2025. 

KPKNL Sorong senantiasa berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna layanan, untuk mewujudkan good governance.

“ Semoga kegiatan Anugerah Reksa Bandha semakin menciptakan kolaborasi, sinergi dan kerja sama yang lebih baik di Tahun 2025,” kata dia.

Evan Widyatama mengutip quote dari Winston Churchill, “ To improve is to change; to be perfect is to change often”. Tantangan 2025 dan ke depan tentunya tidaklah mudah.

“ Kami terus mengharapkan dukungan bapak atau ibu semua untuk optimalnya kinerja pengelolaan kekayaan negara dan lelang,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenederal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari menambahkan anugerah Reksa Bandha memiliki makna yang penting sebagai penghargaan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Ia menabahkan pemberian Anugerah Reksa Bandha bertujuan untuk menyinergikan DJKN selaku Pengelola Barang Milik Negara, Kementerian atau Lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara, Pemerintah Daerah selaku Pengelola sekaligus Pengguna Barang Milik Daerah, seluruh insan lelang baik mitra perbankan dan non perbankan.

Hal tersebut, kata Kristijanindyati Puspitasari berguna untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara serta mengoptimalkan peran lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun 2023, nilai keseluruhan BMN secara nasional sebesar Rp. 7.347 Trilyun.

“ Per 31 Desember 2024 Nilai Buku BMN di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai sebesar Rp. 59 Trilyun,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kemudahan akses dan integrasi data BMN serta peningkatan keamanan, DJKN melakukan penguatan proses bisnis dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

“ Aplikasi SIMAN V2 sudah digunakan oleh Pengguna Barang pada siklus pengelolaan BMN, mulai dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sebagai tahap perencanaan hingga pada tahapan penghapusan sebagai akhir siklus pengelolaan,” kata dia.

Ia menjelaskan inovasi dan sinergi dalam pengelolaan BMN telah menunjukkan hasil nyata melalui, yang pertma, Tercapainya target Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah, kedua, diterapkannya pelaksanaan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), ketiga, diimplementasikannya jabatan fungsional penata laksana barang maupun penilai pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

Selain itu, kata dia, Peningkatan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dan Nilai PNBP Tahun 2024 dari pengelolaan BMN lingkup wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp. 10,21 Milyar, yang sebagian besar disumbang dari Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp. 3,84 Milyar.

Menurutnya, BMN memiliki peran dalam perekonomian melalui penyiapan BMN sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“ Nilai BMN yang sudah digunakan sebagai jaminan atau underlying asset SBSN sampai dengan 31 Desember 2024 untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp. 1,13 Trilyun. Melalui underlying aset SBSN Negara mampu memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dari APBN dalam mendukung kebijakan fiskal,” ujarnya.

Lelang merupakan salah satu tugas dan fungsi utama DJKN yang ikut berperan dalam perekonomian nasional maupun daerah. Lelang tidak hanya mengemban fungsi sebagai sarana pemindahtanganan dan sumber penerimaan negara, namun sekaligus sebagai solusi bagi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan.

Kontribusi DJKN, lanjutnya, melalui lelang terhadap perluasan ekosistem bisnis atau usaha juga tampak nyata, yaitu dengan pelaksanaan lelang secara digital melalui lelang.go.id, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai pemohon lelang untuk memasarkan produknya.

Kinerja lelang di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya  pada Tahun 2024 menghasilkan pencapaian pokok lelang sebesar Rp. 104 Milyar yang sebagian besar berasal dari Lelang Pegadaian sebesar Rp. 66 Milyar.

“ Dari pelaksanaan lelang di wilayah Papua Barat dan Papua Barat selama Tahun 2024 menghasilkan PNBP berupa Bea Lelang sebesar Rp. 2,74 Milyar,” ujarnya.

Selain itu, kata Kristijanindyati Puspitasari, Lelang tidak hanya berkontribusi pada PNBP namun juga memberikan sumbangsih pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan Local Taxing Power melalui pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang secara mandatory wajib dipungut kepada pembeli lelang.

Tahun 2024, Kristijanindyati Puspitasari mengatakan  nilai BPHTB yang berhasil dipungut dari pelaksanaan lelang di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sebesar Rp.1,1 Milyar.

“ Ini merupakan bukti adanya peningkatan sinergi antara DJKN sebagai institusi penyelenggara lelang dengan Pemerintah Daerah selaku pengelola pajak daerah, serta penyempurnaan sistem pengawasan dalam pemungutan BPHTB,” ujar Kristijanindyati Puspitasari.

Adapun Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2024

A. Kategori Pengelolaan BMN

1. Satuan Kerja dengan Utilisasi BMN Terbaik adalah Pasukan Marinir 3. 
2. Satuan Kerja dengan Optimalisasi BMN Terbaik adalah BLUD UPBU Rendani Kelas II Rendani. 
3. Mitra Pemanfaatan BMN Terbaik, PT. Palapa Timur Telematika.
4. Pengurus Barang Rampasan Negara Terbaik  adalah Kejaksaan Negeri Kaimana. 
5. Satuan Kerja dengan Pengamanan BMN Terbaik adalah PJN Wilayah V Papua Barat (Fakfak).
6. Kantor Pertanahan dengan Penerbitan Sertipikasi BMN Terbaik adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana.

B. Kategori Lelang

1. Mitra Non Perbankan dengan Produktivitas Lelang Tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat
2. Mitra Non Perbankan dengan PNBP Lelang Tertinggi  adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Mitra Non Perbankan dengan Administrasi Lelang Terbaik adalah KPPN Fakfak
4. Mitra Perbankan dengan Produktivitas Lelang Tertinggi adalah Bank Rakyat Indonesia KC Sorong.
5. Mitra Perbankan dengan PNBP Lelang Tertinggi adalah Bank Rakyat Indonesia KC Manokwari. 
6. Mitra Perbankan dengan Administrasi Lelang Terbaik adalah Mandiri Collection & Recovery Center East Papua.
7. Mitra Pegadaian dengan PNBP Lelang Tertinggi adalah  PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari. 

 C. Kategori Kolaborasi

1. Mitra Kolaborasi dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara adalah Kejaksaan Tinggi Papua Barat. 
2. Mitra Kolaborasi dalam Penuntasan Sertipikasi BMN Berupa Tanah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. 
3. Satuan Kerja Kolaborator dalam KOIN MAS DJKN 23/24 adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong. 
4. Mitra Kolaborasi dalam Pengelolaan Aset Eks Kepabeanan dan Cukai adalah Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua. 
5. Mitra Kolaborasi dalam Lelang UMKM adalah KERIPIK HANY. 
6. Mitra Kolaborasi dalam Lelang UMKM KEMENKEU SATU adalah Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat.
7. Mitra Kolaborasi dalam Project Special Mission Vehicle DJKN adalah SINAGI PAPUA. 
8. Mitra Kolaborasi dalam Penilaian Barang Milik Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong.
9. Mitra Kolaborasi dalam Lelang Barang Milik Daerah  adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. 
10. Mitra Kolaborasi dalam Pengelolaan Piutang Negara adalah Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
11. Mitra Kolaborasi dalam Optimalisasi BMN Hulu Migas adalah BP Berau Ltd.

Baca Juga

• Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2024 Papua Barat Daya Sebesar 4,40 Persen Hingga 5,20 Persen
• Penjelasan Realisasi APBN PBD Sampai Dengan 30 April 2024
• Kabar Baik, Bulog Kembali Beli Beras Dari Para Petani Merauke