Pengacara Oknum Pejabat Sat Pol PP PB Keberatan Kleinnya Di tetapkan DPO Oleh Polres Sorong Kota

Penasihat Hukum Oknum Pejabat Sat Pol PP Papua Barat berinisial OM, Yan Christian Warinussy keberatan dengan ditetapkannya kliennya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2021 oleh penyidik Polres Sorong Kota.

Baca Juga

Selain OM penyidik juga menetapkan oknum mantan pejabat biro Pemerintahan Papua Barat berinisial ES selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPA-PPK). Sedangkan untuk tersangka dari pihak ketiga atau kontraktor CV. Sabar Daya dengan inisial LJS sudah lebih dahulu dilakukan tahap dua

Menurut Pengacara senior itu beralasan, karena penyidik dari Polres Sorong Kota mengetahui keberadaan kliennya yang selama ini bertugas sebagai salah satu pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

“ Alasan saya, karena selama ini klien saya diketahui keberadaannya oleh penyidik dari Polres Sorong kota. Tempat dan alamat klien saya bekerja sebagai salah satu pejabat di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat juga diketahui oleh penyidik,” kata Yan Warinussy, Senin 8 Oktober 2022

Yan Warinussy menambahkan penyidik juga punya nomor kontaknya dan pernah bertemu di Manokwari ataupun di Sorong. Demikian juga Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Reserse Kriminal (Kanit Tipikor Satreskrim) Polres Sorong kota pernah bertemu di Manokwari sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“ Jadi sesungguhnya tidak ada halangan untuk penyidik bisa berkomunikasi bahkan bisa bertemu dengan klien saya OM. Itulah sebabnya saya sangat keberatan dengan penyebutan istilah DPO dari penyidik Polres Sorong kota terhadap klien saya tersebut,” kata dia

Namun mengenai penyidikan, Yan Warinussy selaku Advokat berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sangat menghormati kewenangan rekan-rekan penyidik dalam perkara ini.

“ Saya siap menghadirkan klien saya untuk kepentingan pemeriksaan lanjut perkaranya demi hukum,” ujarnya

Seperti yang di ketahui Kepolisian Resor (Polresta) Sorong Kota sejak tahun 2021 menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada dua tersangka terduga korupsi Pembagunan kantor Kelurahan Klakublik

Adapun kedua tersangka itu adalah

dengan inisial ES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya berinisial OM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sementara untuk tersangka dari pihak ketiga atau kontraktor CV. Sabar Daya dengan inisial LJS sudah dilakukan tahap dua

Diketahui salah satu dari DPO tersebut merupakan oknum pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) Papua Barat

Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sorong Kota, Iptu Achmad Elsyarif Martadinata mengatakan penyidik Polres Sorong Kota telah menyatakan berkas para tersangka sudah lengkap dan akan di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong

“ Dari penyidik kami dari Polres Sorong Kota sudah P-21 tinggal tahap dua. Untuk satu tersangka sudah di tahap dua kan tinggal duanya lagi mohon waktunya sementara dicari kedua pelaku ini untuk kita serahkan terimakan ke kejaksaan,” kata Kasat Reskrim saat di temui di Polres Sorong Kota, Jumat 5 Agustus 2022 lalu

Pembagunan anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi Papua Barat tahun 2012 dengan pagu anggaran senilai Rp 1.860.000.000 dimana dalam pagu tersebut terdiri dari dua pembangunan kantor, untuk Kantor kelurahan Klakublik, dengan nilai kontrak Rp 842.000.000 dari dana tersebut pihaknya mencoba melakukan penyelidikan pada 19 November 2014 sesuai dengan LP 824/XI/2014 dari hasil itu telah menetapkan tiga orang tersangka

“ Dari ketiga tersangka, untuk tersangka LJS sudah dilakukan tahap dua. Sedangkan untuk tersangka ES dan OM belum dilakukan tahap dua,” kata dia

Penanganan kasus ini mulai penyelidikan sejak tahun 2014 dan di tahun 2019 berkasnya dinyatakan lengkap untuk di serahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong. Namun penanganan perkara ini berlarut larut terkendala pandemik Covid - 19 dan momentum Pilkada di Kabupaten Manokwari

“ Karena usai dinyatakan P21, penyidik terkendala dengan pandemi Covid-19, dimana tidak bisa melakukan penerbangan, dan kedua tersangka ini sudah dilakukan panggilan untuk menghadiri proses tahap dua, namun yang bersangkutan setelah dipanggil sebanyak 2 kali tidak hadir,” kata dia

Ia mengakui telah berkoordinasi dengan pengacaranya kedua tersangka, namun juga belum bisa menghadirkan kedua tersangka, akhirnya di tahun 2021 penyidik menerapkan keduanya sebagai DPO

“ Sudah dilakukan upaya penangkapan, namun tahun 2019 tidak bisa, sedangkan tahun 2020 kita coba lakukan penangkapan dengan berkoordinasi bersama Polres Manokwari, tapi dari Polres Manokwari agak ragu membackup kami, karena saat itu masih suasana pilkada Manokwari,” kata dia

Karena, Lanjut Kasat tersangka inisial ES merupakan bakal calon Bupati Manokwari, untuk itu untuk menjaga situasi kamtibmas Manokwari yang saat itu sedang panas.

“ Jadi setelah itu, kami coba untuk berkomunikasi kembali, upaya penangkapan tahap dua. Kami rencananya, akan berkoordinasi dengan Kapolres Sorong Kota agar berkoordinasi dengan Polda untuk memback up kami,” kata dia

“ Ini suatu utang penyidikan, jadi yang harus dituntuskan, karena kalau sudah P21 wajib hukumnya tahap dua,” tegasnya.