Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Aula Kanwil DJBC Khusus Papua GKN Sorong, Rabu, 18 Desember 2024.
- Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono jadi Dirut Bulog
- Boven Digoel Kembali Ekspor Produk Olahan Kelapa Sawit
- Penjelasan KPPN Sorong Terkait Realisasi APBN Papua Barat Daya Hingga 30 November 2023
Baca Juga
Alokasi Belanja Negara di Papua Barat Daya tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp10.82 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto dalam sambutannya mengatakan apresiasinya atas peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga pengelolaan APBN yan bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Peran yang penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatan, kredibilitas dan sustainabilitasnya.
Ia menambahkan penyusunan hingga penggaran DIPA sudah melalui proses digitalisasi perencanaan penganggaran, hingga penandatanganan elektronik dengan menggunakan aplikasi SAKTI yang dulunya 12 tahap di sederhanakan jadi 4 tahap.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad mengatakan sesuai dengan arahan Presiden untuk pelaksanaan APBN 2025 meminta agar mengurangi kegiatan serimonial atau kegiatan yang tidak penting.
Ia melanjutkan Presiden menekankan satu rupiah pun harus di pertanggung jawabkan, itu merupakan uang negara bukan uang pribadi.
“ Ini perintah Pak Presiden, kita semua pejabat negara diminta untuk berani menentukan program strategis dan menentukan skala prioritas,” kata Pejabat Gubernur.
Hadir Penjabat Gubenur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (BP3OKP-PBD), Otto Ihalauw, sejumlah kepala daerah, Forkopimda dan stakeholder.
- GABRIEL NDIKEN, PUTRA ASLI PAPUA ASAL SUKU MARIND YANG SUKSES JALANKAN BISNIS KULINER DI SEMARANG
- Hasil Program Ketahanan Pangan, Satgas Yonif 611/Awang Long Bersama Warga Papua Panen Raya Perdana
- Kondisi Realisasi APBN Sampai 29 Februari 2024 khusus di Papua Barat Daya