Keppi, 25 Agustus 2024 – Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang baru saja diterbitkan membawa perubahan penting dalam proses pencalonan kepala daerah. Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah pengetatan syarat pencalonan, terutama bagi calon perseorangan, guna memastikan bahwa hanya kandidat yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dapat maju dalam Pilkada 2024.
- Ketua Umum Terpilih GM Kosgoro Menyambut Baik Peresmian IKN Nusantara
- KPU Papua Selatan Gandeng Insan Pers Untuk Sukseskan Pilkada 2024
- Gerakan Jaga Pemilu Libatkan Masyarakat Sipil Awasi Kecurangan
Baca Juga
Sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menerapkan mekanisme verifikasi yang lebih fleksibel, namun kini proses tersebut diperketat. Verifikasi dukungan calon perseorangan, yang sebelumnya dilakukan dengan metode sampling terbuka, kini menjadi lebih sistematis dan ketat. Langkah ini bertujuan untuk menghindari potensi manipulasi data serta memastikan bahwa setiap calon memiliki basis dukungan yang valid.
Selain itu, aturan terbaru ini juga mempertegas aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pencalonan. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 mengatur secara lebih rinci pelaporan serta audit dana kampanye, serta mengawasi penggunaan media dalam kampanye untuk mencegah penyalahgunaan informasi.
Perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan Pilkada, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat.
- Dengan Semangat Gotong Royong PKN Papua Siap Membawa Perubahan Bersama Rakyat
- Teguh Santosa: Anggota JMSI Harus Kawal Pemilu 2024 agar Tidak Sekadar Prosedural, tapi juga Substansial
- Anggota DPR RI Perkenalkan Lumbung Mataraman DIY Jadi Referensi Program Ketahanan Pangan Desa
