Tim Deklator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya agar membantu memperjuangan orang asli Papua menjabat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
- Mappi Juara Umum: Prestasi Gemilang di Kejuaraan Olahraga Regional
- Kenius Kogoya Daftarkan Diri Maju Sebagai Calon Ketua KONI Papua Didukung 24 Cabor dan 15 Konida
- Ketua KKSS Ajak IWSS Boven Digoel Bersatu dan Terus Berkarya pada HUT Ke-1
Baca Juga
Hal tersebut di tegaskan oleh Juru Bicara Tim Deklator, Yanto Amus Ijie mengatakan provinsi ke 38 ini lahir dari murni aspirasi masyarakat dan berdasarkan produk pasal 76 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2021 Juncto Undang Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang di perjuangkan selama Enam Belas tahun ini .
Atas dasar tersebut, Tokoh Muda ini meminta kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya agar ikut memperjuangkan orang asli Papua menduduki jabatan di tingkah kementerian atau lembaga pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum tersebut
“ Kami minta agar Bapak Gubernur ikut memperjuangkan Jabatan starategis Pada Kementerian atau Lembaga Sekretaris KPU PBD dan Sekretaris Bawaslu PBD Wajib di Jabat Oleh Oran Asli Papua dan Juga Jabatan komisoner KPU PBD dan Komisioner Bawaslu PBB wajib di jabat mayoritas Orang Asli Papua,” kata Yanto Ijie, Senin 16 Januari 2023
Menurut Mantan Ketua KNPI Papua Barat itu, Sumber daya orang asli Papua dinilai layak menduduki dua jabatan tersebut. Secara jenjang jabatan ASN KPU RI yang tersebar di kota dan kabupaten banyak yang pantas menduduki jabatan tersebut. Bicara soal kemampuan
“ Intelektual, Sumberdaya, jenjang jabatan orang Asli Papua sudah layak di posisi kedua jabatan tersebut,” kata dia
Untuk itu, Yanto harapkan agar Pj Gubernur Papua Barat Daya membantu mendorongnya di KPU RI dan Bawaslu RI pusat
“Itu yang kami harapkan dari Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Kami berjuangan provinsi Papua Barat Daya agar dapat dan mengangkat dan mengangkut orang asli untuk menjadi tuan di Negerinya sendiri,” Kata dia
Untuk porsi orang asli papua harus 80 persen dan Non orang asli papua atau nusantara 20 persen. Dalam setiap jabatan di Dari instansi vertikal maupun Otonom di Provinsi Papua itu wajib dan perintah Undang - Undang Otonomi Khusus 
- Bhayangkari Polres Boven Digoel Laksanakan Bakti Sosial dalam Rangka HKGB ke-72
- Peserta Ziarah Rohani Kabupaten Mappi Sambut Suasana Keramahan Turki dan Kemegahan Mekkah
- Hidup Lebih Baik Melalui Pembangunan dan Kolaborasi
