Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mendengarkan kritik sosial yang muncul di masyarakat dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan yang ada pada Kartu Pra Kerja.
- Rakornas di Bandung Dihadiri Ribuan Kader, Dari Papua, Hanura Optimis Menang Pemilu 2024
- Kader Militan Demokrat, RHP Optimis DPP Akan Memilihnya Untuk Pimpin Papua
- Steering Committee, Ini Tahapan H-2 Menuju MUSDA XV KNPI Provinsi Papua
Baca Juga
"Pemerintah bukan seperti makhluk yang tidak dengar, kritik sosial ini masuk terus, dan kami berpikir apa yang bisa dilakukan, modifikasi seperti apa," katanya melalui live instagramnya, Jumat (1/5).
Terkait biaya pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp1 juta yang tidak semuanya bisa terpakai, Sri Mulyani juga memahaminya.
"Dan kami sudah lihat batch pertama ada yang klaimnya tidak lebih dari Rp100 ribu, Rp200 ribu, ada yang 500 ribu," terang Sri Mulyani.
Peserta Kartu Pra Kerja akan menerima saldo sebanyak Rp 1 juta di awal pelatihan. Namun, saldo tersebut tidak bisa dicairkan, melainkan untuk pembelian paket pelatihan.
Peserta bisa memilih paket yang tersedia di aplikasi dan diwajibkan mengikuti pelatihan yang sudah dipilihnya. Usai pelatihan, peserta akan mendapatkan insentif. Total insentif dari pemerintah sebesar Rp3,55 juta.
Terkait kritikan sejumlah pihak, baik masyarakat maupun DPR, bahwa biaya pelatihan Rp1 juta itu lebih baik diberikan dalam bentuk tunai yang diperlukan di masa sulit, pemerintah akan mempertimbangkannya.
"Pemerintah pasti akan perbaiki terus karena ini bagus, program baru sesuai dengan janji Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi karena ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi bantalan sosial," ujarnya.
Yang jelas, kata Menkeu, pemerintah bertekad
melanjutkan program Kartu Prakerja dan pelatihannya dengan sejumlah perbaikan.
"Kita tidak
boleh give up. Ikhtiar kita
menciptakan program baru yang masyarakat bisa mendapat akses mudah dan
memperbaiki berbagai sistem pelatihan yang selama ini ada, apakah sistem
pelatihan oleh pemerintah sendiri atau semi-pemerintah," urainya. 
- Hitungan Sementara Jokowi, Rp 466 Triliun Habis untuk Bangun IKN Nusantara
- Jenderal Dudung: Pengejaran Separatis Papua Kewenangan Panglima TNI, Bukan Saya
- Kendala Pada Aplikasi Sirekap, Hasil Rekapitulasi Mappi Belum Rampung
